JAKARTA - Survei Pusat Penelitian Politik LIPI
menilai 52,3 persen rakyat Indonesia sudah diperhatikan dalam kebijakan
Undang-Undang (UU) atau anggaran pada pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Demokrat menyatakan akan terus bekerja keras mengawal dan mengawasi keberhasilan program pemerintahan SBY hingga akhir kepemimpinan Presiden di 2014 ini.
"Hal ini patut disyukuri, memasuki akhir kepemimpinan, diatas 50 persen rakyat Indonesia merasa terus diperhatikan oleh pemerintahan SBY dengan kebijakan-kebijakan prorakyat," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya Selasa (26/11/2013).
Riefky menambahkan, RUU BPJS, RUU pendidikan tinggi, RUU perlindungan pemberdayaan petani dan RUU pangan, merupakan beberapa RUU prorakyat yang telah disahkan menjadi UU pada 2013 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Untuk tahun 2014 ini, Fraksi Partai demokrat melalui anggota DPR menargetkan penyelesaian pembahasan RUU sebelum berakhirnya periode ini seperti RUU keperawatan, RUU usaha perasuransian, RUU Desa dan lainnya,” kata Riefky.
Selain itu, pengurangan subsidi BBM pada tahun 2013 dari Rp306,47 triliun menjadi Rp299, 82 triliun, dialokasikan untuk peningkatan bantuan sosial sebesar Rp82,48 triliun yang digunakan untuk program pro rakyat diantaranya BLSM (9,3 triliun: 15,5 juta RTS), BSM (14,1 triliun: 16,6 juta siswa dan mahasiswa), BOS (1,1 triliun: 8,9 juta siswa), Jamkesmas (8,1 triliun: 86,4 juta jiwa), PNPM Mandiri (11,48 triliun: 5146 kecamatan, pedesaan:10922 kelurahan), Program Keluarga Harapan (PKH) (3,6 triliun: 2,4 juta keluarga), dana cadangan penanggulangan bencana alam (2,3 triliun), dan masih banyak lainnya.
Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan survei mengenai dukungan masyarakat terhadap Demokrasi di Indonesia. Separuh responden memberikan aspirasi positif pada pola Presiden SBY yang dinilai telah memperhatikan rakyatnya dalam pembuatan UU.
Survei ini menjaring 1799 responden dari 31 provinsi di Indonesia. Responden dipilih dengan sistem acak bertingkat dengan menggunakan data dari BPS. Pengambilan data dilakukan dengan sistem tatap muka dengan menggunakan kuesioner dengan jawaban tertutup.
(cns) Sumber :Okezone
